Arsip Kategori: Penaku

Amartya Kumar Sen

Profil singkat Amartya Kumar Sen Ph.D.

Amartya Kumar Sen atau lebih dikenal dengan nama Amartya Sen adalah ahli ekonomi dan filsafat Asia berkebangsaan India, saat ini beliau menetap di Amerika Serikat. Beliau lahir di Santiniketan, Bengal Barat pada tanggal 3 November 1933. Amartya Sen adalah pemenang Penghargaan Nobel tahun 1998 atas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu ekonomi mengenai kelaparan, teori pengembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, dasar mekanisme kemiskinan, dan politik liberalisme. Selain itu hasil karyanya yang lain adalah mengenai ketidaksetaraan gender, ia juga tertarik mengkaji mengenai konsep globalisasi. Saat ini ia menjabat sebagai Lamont University Professor di Harvard University. Buku-buku karyanya telah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa. Amartya Sen juga pernah sebagai pengajar eksekutif senior Bank Dunia. Sen memulai pendidikan formalnya di SMA St Gregory’s School di Dhaka, Bangladesh pada tahun 1941. Kemudian pada tahun 1947 beliau mengikuti keluarganya pindah ke India. Selanjutnya Sen melanjutkan pendidikannya di India mengikuti sistem pendidikan India di Visva-Bharati University and Presidency College, Kolkata. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di luar negeri di Trinity College, Cambridge dimana, disitu ia mendapatkan gelar BA-nya pada tahun 1956 dan gelar Ph.D.-nya pada tahun 1959. Antara tahun 1960 – 1961 dia mengajar di MIT sebagai Visiting Professor. Selama 4 tahun Sen membenamkan dirinya untuk mempelajari filsafat sewaktu ia mengajar di Trinity College. Selain itu beliau juga mengajar ekonomi di Calcutta University, Jadavpur University (1956-58), Delhi School of Economics (1963-71), London School of Economics (1971-77), Oxford (1977-88), Harvard (1988-1998), dan di Trinity College Cambridge antara tahun 1998 – 2004 dan menjadi orang Asia pertama yang memimpin Perguruan Tinggi Oxbridge. Terakhir pada Januari 2004 ia kembali mengajar lagi di Harvard. Amartya Sen dikenal pula sebagai seorang Filosof-Ekonom asal India, telah memberi sejumlah kontribusi yang sangat penting bagi pengembangan masalah fundamental ekonomi kesejahteraan. Kontribusinya mencakup skala luas, mulai dari teori aksiomatik tentang pilihan sosial, definisi indeks-indeks kesejahteraan dan kemiskinan, sampai studi empiris tentang kemiskinan.

Pemikiran Amartya K. Sen

Pada tahun 1981 Sen menerbitkan Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation dimana buku tersebut menjelaskan pada khalayak umum bahwa, kelaparan terjadi tidak hanya disebabkan karena kekurangan bahan pangan, akan tetapi karena adanya ketidaksetaraan dalam membangun mekanisme distribusi makanan. Kenapa Sen tertarik mengkaji mengenai kelaparan karena hal ini bersumber dari pengalaman pribadinya sendiri. Pada umur 9 tahun (1943), Sen menyaksikan wabah kelaparan di Bengal. Tiga juta orang mati oleh kelaparan itu. Sen mengenang, “Waktu itu, ada seorang lelaki bertingkah-laku aneh datang ke sekolah kami. Beberapa anak yang nakal menggoda lelaki aneh itu. Beberapa dari kami merasa tak enak, dan ingin menolong lelaki aneh itu. Setelah kami bertanya, tahulah kami, ternyata lelaki itu belum makan 40 hari! Dan kemudian, datang lagi seorang, 10, bahkan rasanya 100.000 orang melewati sekolah kami, menuju Kalkuta, berharap mendapat sedekah untuk makan.” Kemiskinan yang menggigit, kelaparan yang begitu akut, menghantam kesadaran Sen kecil. Seperti Sidharta saat masih di istana sebelum jadi Buddha, hingga saat itu, Sen hidup dalam kenyamanan rumah orangtuanya tanpa kenal apa makna “penderitaan.” Ketika kemiskinan dalam bentuk bencana kelaparan itu tampak di hadapan, ia tak pernah lupa. Ia selalu mencari-cari tahu, mengapa bisa terjadi keadaan subhuman (tak manusiawi) itu? Mengapa ketakadilan bisa demikian perkasa? Sejak awal, ia menyadari bahwa ternyata kelaparan bergantung pada kelas sosial-ekonomi. Kelaparan hanya terjadi pada golongan miskin belaka. Ia, dan keluarganya, sama sekali tak menyadari adanya wabah kelaparan itu. Ia menggambarkan keadaan ini dalam kalimat yang khas dalam pembukaan buku penelitiannya terhadap wabah kelaparan di dataran Sahel, Ethiopia, dan Cina: “Kelaparan adalah sifat dari ketakmampuan seseorang untuk memiliki cukup makanan. Kelaparan bukanlah ketiadaan makanan.” Penyebab sebagian orang tak memiliki cukup makanan, dalam penelitiannya, adalah sistem sosial yang tak adil. Orang-orang dilaparkan, orang-orang dimiskinkan, oleh sistem yang tak adil. Amartya Sen kemudian menyatakan bahwa pada saat itu di India masih tersedia cukup suplai bahan makanan, tapi yang terjadi adalah adanya hambatan yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat dalam hal ini adalah buruh pedesaan kehilangan pekerjaannya sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk mendapatkan bahan pangan. Dalam bukunya ini ia menyatakan bahwa pada beberapa kasus kelaparan, suplai bahan makanan tidak mengalami kekurangan. Sebagai contoh pada kasus Bengal, produksi bahan pangan pada tahun sebelum bencana kelaparan lebih tinggi dari tahun terjadinya bencana kelaparan. Dengan begitu Sen menunjukkan bahwa penyebab kelaparan lebih banyak disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial seperti, turunnya nilai upah, pengangguran, naiknya harga bahan pangan, dan lemahnya sistem distribusi makanan dari pada karena pengaruh kurangnya pasokan bahan pangan atau kegagalan panen. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya mendorong terjadinya kelaparan pada beberapa kelompok masyarakat. Keindahan matematika dan filsafat menajamkan ilmu ekonomi Sen. Manusia bukan sekadar binatang ekonomi. Lebih dari itu, manusia adalah makhluk bebas. Kebebasan itu perlu dikongkretkan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Pemikiran lain Sen adalah pendekatan dengan yang ia katakan sebagai pendekatan kebebasan positif, dimana seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Bukan pendekatan kebebasan negatif seperti pada umumnya dimana ekonomi terpusat dan tidak ada campur tangan. Pada kasus kelaparan di Bengal, buruh pedesaan bagaimanapun juga mereka tetap kelaparan karena mereka tidak memiliki kebebasan positif untuk melakukan sesuatu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan dan lepas dari kondisi kehidupan yang tidak sehat. Bencana kelaparan adalah sebuah wujud paling ekstrem dari kemiskinan, menurut Sen hanya terjadi dalam masyarakat yang autoritarian, negara diktator teknokratis, dan negara-negara baru merdeka di Selatan yang dijalankan oleh pemimpin nasional yang otoriter atau partai tunggal yang tidak toleran. Sebaliknya, menurut Sen, kelaparan secara substansial tidak pernah terwujud di negara mana pun yang independen, yang mengadakan pemilihan umum secara teratur, yang memiliki partai-partai oposisi untuk menyuarakan kritik dan yang mengizinkan surat kabar untuk membuat laporan secara terbuka dan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Sen melontarkan teori-teori itu bukan sekadar sebagai filsafat ekonomi, tapi didukung oleh argumen-argumen matematis yang kukuh. Ia, misalnya, dianggap berjasa karena memberi kontribusi terhadap formula persamaan/rumus matematis yang jadi dasar bagi indeks kemiskinan yang kini lazim digunakan dalam studi pembangunan. Namun, dari manakah kekukuhannya untuk memecahkan persoalan kemiskinan? Mengapakah, sebagai seorang pakar ekonomi yang sangat matematis, ia begitu terlibat dalam persoalan ketakadilan dan kebebasan? Salah satu sebab, Sen bukanlah ekonom yang hanya meneruskan Adam Smith atau Karl Marx, tapi malah menimba ilham dari sastrawan India pemenang Nobel, Rabindranath Tagore. Pengaruh Tagore tampak saat ia menulis artikel panjang Tagore and His India (2001). Sen menulis, “Bagi Tagore, amatlah utama jika seseorang mampu berpenghidupan, dan berpikir, dalam suasana merdeka.” Sen memang punya hubungan dekat dengan Tagore. Nama “Amartya” diberikan langsung oleh Tagore yang berarti ”keabadian” dalam bahasa Sanskerta. Penyair besar itu memang teman keluarga, sahabat ayah dan ibu Sen. Ibu Sen kerap jadi penari dalam teater karya Tagore. Wajar saja jika Sen kecil belajar di sekolah alam Tagore, Santiniketan. Kontribusi Sen yang paling revolusioner terhadap perkembangan indikator ekonomi dan sosial adalah konsep mengenai ”Kapabilitas” yang tertera di artikelnya yang berjudul ”Equality of What”. Sen menyatakan bahwa, pemerintah harus mengukur ulang secara konkret kapabilitas (kemampuan) warga negaranya. Sen menjelaskan bahwa Kapabilitas akan tercipta bila ”Functionings” (fungsi/potensi) yang ada di setiap individu diberdayakan. ”Functionings” individu disini sangat luas pengertiannya, salah satunya adalah ketersediaan individu untuk memperoleh pendidikan. Jika hambatan – hambatan yang dialami individu dalam mengakses pendidikan telah dihilangkan maka, barulah bisa dikatakan ”Functionings” seseorang itu digunakan dan orang tersebut merdeka untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Konsep Sen yang lain adalah mengenai ”Ekonomi Kesejahteraan” dimana konsep tersebut menjelaskan mengenai dampak dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah terhadap kehidupan masyarakat. Dimana permasalahannya berhubungan dengan hak individu, peraturan/perundangan, dan ketersediaan informasi mengenai kondisi individu. Sen mengungkapkan bahwa metode pengukuran tingkat kemiskinan (methods of measuring poverty) sangat membantu dalam memberikan informasi guna meningkatkan kondisi ekonomi agar bebas dari kemiskinan. Sebagai contoh adalah, teori tidak adanya kesetaraan yang menjelaskan kenapa wanita lebih sedikit di negara India dan China. Sen mengklaim bahwa rasio tersebut terjadi karena sebelumnya anak laki-laki mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan, kesehatan dan lainnya di kedua negara tersebut. Pemikiran Sen inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ”Ketidaksetaraan gender” atau istilah dalam bahasa Inggris disebut ”Inequality Gender”.

Daftar Pustaka

Amartya K. Sen, http://www.wikipedia.org

Rohinesh Manali, http://www.Moneycontrol.com; Hunger is quiet violence: Amartya Sen, April   26, 2007.

 

Muhammad Agus, (peneliti P3M-Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, tinggal di Jakarta); Demokrasi (Tidak) Bisa Memberantas Kemiskinan – Melihat krisis Indonesia lewat analisa Amartya sen.

 

Amartya Sen: Matematika dan Filsafat Kemiskinanhttp://www.Nebula165.com

 

Siregar Hasrul Sani, S.IP, MA (Sedang Studi Program Ph.D di Jabatan Antropologi-Sosiologi Konsentrasi Studi Pembangunan UKM, Bangi, Malaysia); Kemiskinan dan Kelaparan: Sebuah Pemikiran dari Amartya Sen; Sabtu, 06 Januari 2007; http://www.bangrusli.net

 

Dikliping Oleh Farid Akhwan, Nalar dan India, Kliping Ekonomi Keuangan, 2 December, 2007

 

Transisi energi di negeri jauh …!

13 September 2007

<sangismaya@yahoo.co.id>

 

Lagi-lagi saya dibuat geli dengan pemberitaan tentang panjangnya antrean orang yang akan membeli minyak tanah . Belum cukupkah antrean-antrean panjang yang terjadi kemarin (beras & minyak goreng) terjadi di negeri ini untuk menyadarkan para pemimpin bangsa ini. Kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji yang dicanangkan pemerintah yang menjadi pemicu terjadinya kelangkaan minyak tanah. Akhirnya banyak orang rela antri berjam-jam dari pagi hingga sore hari hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Dengan dalih penghematan anggaran dan strategi percepatan tercapainya tujuan pembangunan milennium (MDGs), pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Sungguh begitu menyedihkan ketika rakyat miskin harus dipaksa untuk memilih “menurut” berpindah ke gas elpiji yang notabene energi  itu merupakan milik orang-orang yang makmur.

Energi merupakan salah satu prioritas dalam daftar kebutuhan kehidupan manusia (physiological needs), baik dari strata sosial terendah sampai tertinggi. Oleh sebab itu, kemudian kita akan dapat memahami logika seperti apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang rela antri berjam-jam tersebut. Singkat cerita, dengan pendapatan yang minim mereka harus terus mampu membuat dapur mereka “ngebul”, dengan cara apa? “Rela antri, pastinya”. Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang dimaksud dengan konversi minyak tanah, yang mereka tahu adalah mereka hari ini dapat masak untuk memenuhi kebutuhannya, masa bodoh dengan apa yang diomongkan pemerintah, “yang penting hari ini kami bisa makan”. Pemerintah menargetkan konversi minyak tanah ini selesai dalam kurun waktu empat tahun. Padahal berdasarkan pengalaman dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan konversi energi misalnya, AS membutuhkan hampir 70 tahun (1850-1920)(Kompas).

Transisi energi yang dipromosikan pemerintah akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan ekonomi yang semakin meningkat. Sebenarnya dengan keadaan kesejahteraan ekonomi yang membaik maka, dengan sendirinya akan terjadi proses transisi energi yang dilakukan masyarakat. Pemerintah tidak perlu lagi repot-repot berpromosi. Seiring dengan keadaan ekonomi yang membaik maka, akan terjadi perubahan pola pikir (mindset) yang akan menjadi awal perubahan pola hidup masyarakat tersebut. Tapi yang terjadi adalah rakyat belum sejahtera namun, lagi-lagi kita dipaksa untuk mengikuti gaya hidup rakyat sejahtera. Polemik konversi minyak tanah adalah salah satu kasus yang ada, masih ada kasus transisi energi lain yang saat ini juga heboh yaitu “pembangunan PLTN”.

Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria mendapat tentangan keras masyarakat yang ada disana. Bahkan, beberapa ulama disana sampai-sampai memfatwakan nuklir itu ‘haram’. Alasan utama pemerintah ingin membangun PLTN adalah, yang pertama terjadinya krisis listrik karena peningkatan kebutuhan listrik yang serta merta tidak diikuti dengan peningkatan infrastruktur jaringan listrik yang ada. Kedua, suplai minyak bumi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia (provider) yang kemudian harus dibayar mahal oleh rakyat dengan pemadaman listrik. Dari kedua kasus transisi energi diatas kita dapat melihat bahwa, pemerintah cenderung mengambil kebijakan dengan sebelah mata saja. Fakta bahwa sebagian besar rakyat negara ini masih belum sejahtera dan belum berpendidikan, tidak dilihat sebagai hal yang penting. Akhirnya, yang terjadi adalah semakin semrawutnya keadaan negeri ini. Inilah singkat cerita transisi energi yang dilakukan di negeri yang jauh dari kemakmuran, keadilan, dan berpendidikan.

Calon independen & wajah perpolitikan Indonesia ke depan

Dunia perpolitikan Indonesia kembali mendapat angin segar perubahan setelah DPR mengesahkan revisi RUU Pemerintahan Daerah No.32 Th.2004 menjadi UU (1/4). Salah satu poin yang krusial adalah diperbolehkannya calon independen atau calon perseorangan istilah resminya untuk maju dalam proses pemilihan kepala daerah di tingkat kota/kabupaten dan propinsi.

Direvisinya UU ini merupakan proses yang sangat panjang dari perjuangan para tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM setelah tahun lalu Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 56 ayat 2 yang menyatakan bahwa pasangan calon hanya boleh diajukan oleh partai atau gabungan partai. Keberhasilan revisi UU yang pertama, adalah wujud sebuah kemenangan besar bagi seluruh anak bangsa karena, hak-hak kita untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan konstitusi telah dikembalikan lagi. Yang kedua, masyarakat akan memiliki banyak pilihan karena dimungkinkan adanya calon perseorangan untuk maju bersaing dengan calon-calon dari partai. Banyak anak-anak bangsa yang sebenarnya memiliki kualifikasi sebagai pemimpin masyarakat akan tetapi, tidak dapat terwujud karena ketidakmampuan materi untuk dapat dicalonkan oleh partai politik karena harus membayar “mahar” yang sangat besar. Oleh karena itu, pilkada ke depan diharapkan akan lebih kompetitif dengan kehadiran calon perseorangan. Ketiga, kehadiran calon independen diharapkan akan mengembalikan kembali fungsi partai politik sebagai wadah untuk menggodok kader-kader partai yang kredibel dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Selama ini yang terjadi adalah partai politik hanya digunakan sebagai tempat monopoli kekuasaan. Banyak kader-kader yang kredibel tak mampu maju sebagai calon pilkada dikarenakan, elit-elit partai lebih memilih calon dari luar kader partai yang dipandang lebih menguntungkan dan akomodatif. Padahal seharusnya kader-kader partai adalah mesin-mesin partai politik yang harus memegang teguh asas-asas partai untuk memperjuangkan kelangsungan hidup partai. Dengan kehadiran calon perseorangan ini, nantinya partai politik harus berkaca diri agar dapat segera memperbaiki diri jika ingin tetap eksis dan harus ekstra kerja keras untuk mendapatkan hati rakyat lagi.

Keinginan kuat agar calon perseorangan dapat maju dalam proses pilkada merupakan indikator bahwa, partai politik tidak mampu lagi mengakomodir keinginan pemilihnya. Hal ini harusnya menjadi cambuk bagi partai untuk berbenah diri. Di sisi lain keberhasilan revisi UU ini juga tidak kalah kuatnya mendapat protes dari kalangan partai politik sendiri. Karena mereka menganggap kehadiran calon perseorangan akan mengkerdilkan keberadaan mereka sebagai alat politik dalam sistem pemerintahan negara. Kekhawatiran seperti ini sebenarnya tidak perlu muncul karena, jika partai politik telah menjalankan amanat dengan baik masyarakat pasti tidak akan berpindah ke lain hati, jadi mengapa harus takut!

Terakhir, yang menjadi perhatian besar bagi kita semua adalah kehadiran calon perseorangan dalam kancah perpolitikan di Indonesia seyogyanya akan mampu mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik melalui proses demokrasi yang “mahal” ini bagi bangsa sebesar Indonesia ini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.